admin November 2, 2017

Anak anggota DPRD Maluku berinisial AP alias Alex diduga berpose dengan bendera Republik Maluku Selatan (RMS). Pose dilakukan di sirkuit Sepang, Malaysia saat menyaksikan balapan motoGP, Minggu (29/10). Foto ini diunggah di media sosial dan viral.

Polda Maluku juga menyikapi kondisi ini. Polisi melakukan penyelidikan terkait beredaranya informasi itu. Polisi akan mempelajari aspek hukum dari aksi tersebut.

Direktur Reskrimum Polda Maluku, Kombes Polisi Gupuh Setiyono mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi ada dugaan penggunaan bendera RMS yang dilakukan anak anggota DPRD Maluku itu.

“Kami akan mempelajari aspek hukumnya seperti apa. Tetapi sementara ini, kami akan mendalaminya. Sudah kami terima informasi yang diduga anak dari salah satu anggota DPRD yang berpose menggunakan kain, yang diduga mirip bendera RMS,” kata dia, ketika dikonfirmasi terkait viralnya, aksi anak anggota DPRD itu, Senin (30/10).

Pihaknya, kata dia, akan mempelajari aspek hukum terkait dengan foto yang tengah tersebar di media sosial itu. Apalagi, kata dia, tempat kejadian perkara bukan di Indonesia, melainkan di luar negeri. “Masih kita dalami sambil pelajari kemudian akan dikoordinasikan dengan beberapa pihak lagi,” tandasnya.

Sementara itu, praktisi hukum dari Universitas Pattimura, Prof John Dirk Pasalbessy mengatakan, perbuatan yang dilakukan AP alias Alex, belum bisa dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana. Hal itu disebabkan karena lokasi kejadian (fokus deliknya), bukan di Indonesia. “Kalau tempat kejadian perkaranya di Indonesia, maka hukum Indonesia berlaku. Tapi kalau terjadi diluar Indonesia, kita tidak bisa mengkomplain atau mengatakan itu pidana, kecuali Malaysia mengatakan bahwa itu perbuatan pidana maka boleh dan sah,” kata dia, saat dimintai tanggapan terkait informasi tersebut.

Menurut dia, berdasarkan sejumlah azas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP tentang perlindungan terhadap warga negara, ada azas legalitas dan universal. “Dengan azas itu, maka kita tidak bisa mengklaim itu perbuatan pidana. Contoh ada orang Maluku, yang demo di PBB dengan menggunakan bendera seperti RMS, tetapi itu bukan perbuatan pidana, karena teritorinya berbeda. Dalam artian disana tidak berlaku hukum Indonesia. Itu persoalannya di situ,” jelas dia.

Pasalbessy mengaku, bila Indonesia dan Malaysia sudah melakukan perjanji ekstradisi tentang kejahatan tersebut, maka bisa ditindak. Tetapi jika kesepakatan itu tidak ada maka hukum Indonesia, tidak akan berlaku. “Itu belum dikategorikan perbuatan pidana, karena harus ada penyelidikan dulu. Seperti ada diplomasi-diplomasi antar kedua negara, terutama diplomasi internasional,” bebernya.

Ditambahkan, jika AP alias Alex niatnya untuk melakukan aksinya itu sebagai provokasi maka itu merupakan perbuatan yang salah. Tetapi jika itu hanya sekedar memeriahkan dalam artian hura-huran, maka perlu untuk dilakukan pembuktian, asalkan mengacu pada azas-azas tersebut. “Pembuktiannya yang jadi persoalan karena itu teritori negara lain. Apalagi jika azas dan diplomasi kedua negara belum dilaksanakan itu yang agak sulit,” tuturnya.

Disinggung soal komentar dari AP alias Alex di media sosial yang tengah beredar luas, Pasalbessy menegaskan, hal itu juga tetap mengaku pada hukum pidana yakni tempat kejadian perkara meski akan berpengaruh terhadap reputasi dari orang tua AP yang merupakan anggta DPRD Maluku. “Itu persoalan lagi, tetapi hukum tetap mengacu pada tempat kejadian perkaranya. Bukan komentar atau unggahan di media sosialnya. Kalau pengaruhnya kepada pak MP saya kira itu hal yang wajar dan tidak bisa dibantah. Termasuk hukum sosial, dia sudah dapat termasuk orang tuanya dan keluarga meski tanpa ada pembuktian secara hukum formil. Mereka harus memanggung resiko itu, termasuk reputasi mereka sendiri,” pungkasnya. (AHA)

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*